perbup tentang pengelolaan aset desa. ABSTRAK:. perbup tentang pengelolaan aset desa

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 116) sebagaimana telah. ABSTRAK: Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati, sehingga perlu menetapkan. TENTANG. Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Aset Desa yang meliputi: Ketentuan Umum; Jenis-Jenis Aset Desa; Pengelolaan Aset Desa; Tukar Menukar; Alih Fungsi; Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan Pengelolaan Aset Desa; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup. Pengelolaan aset desa. 17/PMK. go. (2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. Peraturan Perundang-undangan. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021. Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11); 16. Peraturan Bupati No 64 tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa: T. PERMENDAGRI No. 10. 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah: 2016: Usul Bupati: diluncurkan ke Propemperda Tahun 2017. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Pengelolaan Aset Desa. 2017. Kekayaan desa merupakan aset desa berupa Tanah Kas Desa, atau sesuatu yang diperoleh dari beban APBDes atau diperoleh dari dana lainya yang sah. STATUS PERATURAN. l 100 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Kode Etik. bahwa Pengelolaan Aset Desa yang merupakan sumber PAD (Pendapatan Asli Desa) harus dikelola secara baik sesuai tata perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk upaya mempercepat strategi pembangunan Desa dan meningkatkan pendapatan asli Desa (PAD) dengan mengikutsertakan secara aktif seluruh lapisan. Belum Tersedia. E. pengelolaan; 4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang. 2018. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan. pembinaan. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2020. TENTANG. Bentuk. 2016/NO. Perbup Gunungkidul No. untukmodetamu. Judul. 1 Tahun 2016; Sumber : BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 2. Judul. 88 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa; Peraturan Bupati Lebak 45 Tahun 2023 Tentang Sistem Prosedur Pencairan Non Tunai Untuk Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Bupati No. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2022. Peraturan Daerah Kabupaten. 28 Tahun 1959; UU No. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahu 016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu mengatur pengelolaan aset desa di Kabupaten Jember; b. aset-desa. TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUKUMBA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa. 9. ABSTRAK:. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme pembinaan dan pengawasan tentang aset desa, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu disesuaikan; b. 43 Tahun 2014, Permendagri No. T. Tipe Dokumen. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun Dipindai dengan CamScanner . - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan. Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa; Mengingat : 1. 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ASAHAN, Menimbang : a. BLT Dana Desa Rp300. Tema. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016. 2021/No. 03 Desember 2021 adminjdih 1845 1134. 38 Tahun 2003, UU No. 34. Halaman ini telah diakses 610 kali ABSTRAK PERATURAN. 14. Hasil kerja sama desa; dan. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 39 Tahun 2017 tentang PENGELOLAAN ASET DESA. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, 2. Pengelolaan Aset Desa ABSTRAK: a. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, Menimbang : a. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Judul. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN. Tukar Menukar; Pembinaan dan Pengawasan; 5. pdf. Abstrak. Peraturan Bupati tentang perubahan keempat atas peraturan Bupati nomor 96 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang memuat perubahan sebagai berikut: 1. 60 Tahun 2017 ttg Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul No. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. ABSTRAK: bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa. Lumajang No 8 Tahun 2021; Perbup Lumajang No 7 Tahun 2017. File Dokumen: Attachment Size; 2022Pb1906055. pengamanan. 11/2014 – Pengelolaan Keuangan & Aset Desa. Karena selain Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Perbup ini juga menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, dan menjadi dasar penyusunan setiap regulasi desa atau produk hukum di desa. 28 Tahun 1959; UU. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu diubah dan. 29 Mei 2020. a. bahwa dalam rangka pengelolaan aset desa dan meningkatkan sumber pendapatan desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, dipandang perlu melakukan Pemanfaatan Aset; b. JDIH Kabupaten Purwakarta. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2021. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tabun 2015Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa. Belum Tersedia. 20 Juni 2016 Berlaku Tanggal. tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 20. PENGELOLAAN – ASET – DESA . Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f dan ayat (3) diubah; 2. 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2017 Nomor 47). Menimbang:. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2022. BAB V PENGELOLA ASET DESA Pasal 6 (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan. 73/2016 tanggal 11 April. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Gampong. alat tulis kantor; b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 48); 18. Bupati Batang Hari Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Alokasi Dana Desa. Tipe Dokumen. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Kebumen Jl. 03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21; 19. id. Berita. Judul. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2020. 1 SALINAN BUPATI BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN ASET DESA. 19 halaman Prinsip dasar dalam Pengelolaan Aset desa adalah sebagai berikut: 1. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa; c. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Dasar hukum Peraturan Bupati Bandung Nomor 128 Tahun 2018 ini adalah: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;. Tentang. 31 Mei 2021 Sumber. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 48 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN ASET DESA. Nomor. Halaman ini telah diakses 680 kaliPeraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jember tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. PERDA No. 73/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 perihal Pengelolaan Aset Desa serta Berita Acara Nomor 900/ 1442/418. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. TENTANG : PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG KELENGKAPAN FORMAT DOKUMEN KEGIATAN ADPD Nomor Lampiran Perihal : : : Dokumen Pencairan Alokasi Dana Perimbangan. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa T. 2020. pelaksana operasional; dan c. Indonesia, Kabupaten Lombok Timur. 2016/NO. ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 45 Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranPasal 26. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Peraturan ini mengatur tentang rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan,. U. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa. bahwa dalam upaya meningkatkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan aset desa, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 85) perlu diubah; b. 2017/No. 30 Tahun 2014, PP. Mengatur tentang barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 9. PEMERINTAH DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN PERATURAN DESA NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEDUNGJARAN, Menimbang : a. Menimbang:. NOREG PERBUP :77Tahun 2019 - 6 - LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJONOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Aset Desa. pdf. E. Tipe Dokumen. E. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Desa. Download * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. 17. Tema. 8. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang. TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI KEBUMEN , Menimbang : b ahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa ; Mengingat : 1. 23. langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 12. 33 X. (4) Aset lainnya milik Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 1. Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa ; Mengingat : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang. DESA-ASET. Judul. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa. penjualan selain tanah dan/atau bangunan; 6. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Tanah Desa ABSTRAK: -bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, maka Jebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; e. Tema. Pengelolaan Aset Desa DETAIL PERATURAN Abstrak. perencanaan; b. Perdes ini mengatur ketentuan-ketentuan aset desa mulai dari : perencanaan aset desa. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa. Undang. . DESA. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Ketentuan Pasal 8 ayat (3). Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata cara Pengelolaan Aset Desa.